Seorang remaja Australia tengah menempuh jalur hukum untuk membatalkan larangan pemerintah terhadap penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, dengan alasan kebijakan itu justru dapat meningkatkan risiko bahaya online bagi kaum muda dan kemungkinan besar akan dihindari secara luas.
Noah Jones, 15 tahun, menjadi salah satu penggugat dalam kasus Mahkamah Tinggi yang menantang Menteri Komunikasi Anika Wells dan Komisaris eSafety Julie Inman Grant. Larangan yang direncanakan mulai berlaku pada 10 Desember 2025 ini akan memblokir akses remaja ke platform populer seperti Instagram milik Meta, TikTok, dan Snapchat milik Snap. Pemerintah menyatakan bahwa tujuan kebijakan ini adalah melindungi anak-anak dari konten berbahaya serta predator online.
Jones berpendapat kebijakan tersebut justru akan membuat remaja terisolasi dan terdorong ke perilaku yang lebih berisiko. Menurutnya, interaksi media sosial sangat penting untuk tetap terhubung dan bertukar ide, yang ia ibaratkan sebagai “alun-alun kota modern”. Ia menjelaskan bahwa banyak teman sebayanya menggunakan Snapchat untuk tetap berkomunikasi secara ringan, dan larangan ini akan memisahkan sebagian dari mereka.
“Ketika anak-anak melakukan sesuatu secara diam-diam, itu saat hal-hal bisa menjadi benar-benar berbahaya,” kata Jones dari rumahnya di Sydney. Ia juga memperingatkan bahwa larangan ini akan menimbulkan kesenjangan sosial antara mereka yang berhasil menghindari larangan dan mereka yang tidak. “Saya kemungkinan besar akan tetap bisa mengaksesnya. Banyak teman saya juga akan begitu,” ujarnya.
Selain itu, Jones menekankan bahwa keputusan mengenai penggunaan media sosial seharusnya menjadi hak orang tua, bukan pemerintah. Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Komisaris eSafety belum memberikan komentar langsung. Wells sebelumnya menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen pada undang-undang tersebut meskipun menghadapi tantangan hukum.
Gugatan ini, yang juga melibatkan satu pelajar berusia 15 tahun lainnya, menyatakan bahwa larangan tersebut melanggar hak konstitusional dan seharusnya diganti dengan langkah-langkah yang lebih terfokus, seperti penanggulangan cyberbullying dan perilaku predator. Kasus ini didukung oleh sebuah kelompok advokasi yang dijalankan oleh anggota Partai Libertarian di parlemen negara bagian New South Wales.
Hingga saat ini, jadwal persidangan untuk kasus tersebut belum ditentukan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena menyentuh isu penting mengenai hak anak, keamanan digital, dan batasan peran pemerintah dalam mengatur penggunaan media sosial bagi generasi muda. Dengan larangan yang segera berlaku, perdebatan mengenai efektivitas dan dampak kebijakan ini diperkirakan akan terus berlangsung di Australia.